Langsung ke konten utama

Postingan

Rapat Koordinasi Nasional Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)

Apakah benar sudah terlalu lama kita terlelap? Ada ego sektoral, tidak ada koordinasi antar lembaga, butuh arahan kesana, arahan kesini dan segelintir macam bottleneck yang terjadi. Maka, kesatuan instansi penegak hukum yang satu atap harus diupayakan secara maksimal. Konsistensi, persatuan akan membuat negara kita semakin kuat. 29 Juni 2016, Rapat Koordinasi Nasional Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)/Rakornas diawali dengan laporan Komandan Satgas 115 kepada Presiden RI, dilanjutkan dengan penyerahan laporan, dan arahan Presiden RI. Lama tidak mengunjungi istana, pertama saat dahulu di UKP4 dan terakhir saat tugas pada hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2015. Hari ini spesial, spesial karena akan mendengarkan arahan dari Pak Presiden. Spesial karena berkumpul dengan para Menteri Kabinet Kerja, berbagai institusi penegak hukum, spesial karena mengerjakan tugas-tugas yang “cukup berat” bersama teman-teman yang punya visi dan misi sama.   Bahag...

Semua Karena Ahok

“Jakarta memang ibu kota Negara, apapun niscaya jadi perhatian se-Indonesia. Keberhasilan-keberhasilan di Jakarta akan dibicarakan, kegagalan-kegagalan di Jakarta akan selalu digunjingkan. Itulah berkah dan kutukan sebagai gubernur ibukota, segala tindak tanduk diawasi jutaan pasang mata. Prestasi ataupun cela sama-sama menjadi sorotan, setiap langkah hampir pasti memicu perdebatan. Satu setengah tahu Ahok menjadi gubernur, sudahkah Jakarta membaik ataukah tetap amburadul?” Jakarta, tempat jutaan orang mengadu nasib. Dari beragam latar belakang suku, agama, ras, etnis, dan budaya seluruhnya menjadikan Jakarta sebagai tempat “memeras” keringat dan mencari nafkah. Tidak ada yang bisa disalahkan. Problema pembangunan di Indonesia, kesenjangan pusat dan daerah, semuanya sarat akan konflik, yang mengakibatkan semua berduyun-duyun datang menapaki kerasnya ibukota. Semua berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di ibukota ini. Hari itu, saya dan kak Himawan menonton live Mata...

Fenomena Transportasi Konvensional vs Online dari pandangan Hukum dan Moral

Keributan persoalan taksi aplikasi versus taksi konvensional yang menghiasi pemberitaan di negara ini cukup mengundang kontroversi. Taksi berbasis aplikasi, dengan inovasinya dianggap penyebab taksi konvensional “mati perlahan” karena kalah bersaing. Banyak orang mengatakan hilangnya pasar mereka merupakan kesalahan internal di perusahaan dalam respon keseimbangan baru di industri, seperti yang ditulis dalam Majalah Tempo edisi 28 Maret 2016. Masalahnya, kalau dilihat secara jeli bukan pertarungan inovasi teknologi dan non-teknologi tetapi kesiapan pemerintah dan aturan yang menjadi payung perusahaan angkutan berbasis aplikasi. Baik taksi online maupun konvensional harus tunduk pada regulasi. Aplikasi online yang lebih murah karena mengganti salah satu proses, namun perusahaan aplikasi tetap harus bermitra dengan perusahaan yang memiliki kendaraan dan supir. Aturan regulasi dari pemerintah belum jelas untuk mitra perusahaan aplikasi tersebut yang seharusnya membayar tarif yang sama...