Selamat berjuang Pansel KPK!

Di sudut jalan Cikini Raya, tanggal 5 Juli 2015 hadir dalam diskusi publik “Pentingnya Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK”, Ibu Betty Alisjahbana selaku jubir Pansel, Ibu Natalia Subagyo selaku anggota Pansel, Metta Dharmasaputra selaku tim penelisik/investigator dari kalangan masyarakat sipil (wartawan senior), Hendri Siahaan dari Kemitraan dan Febri Hendri selaku koordinator Divisi Investigasi ICW.

23 perempuan, 171 laki-laki dari total 194 yang lolos tahap pertama. Beberapa diantaranya merupakan PNS, internal KPK, Polisi, Jaksa, Hakim , Akademisi, dan kalangan profesi lain yang sesuai dengan kriteria.

Polri sebagai institusi penegak hukum, yang sempat memiliki hubungan regang dengan institusi pemberantas korupsi di negeri ini yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, sangat mendukung anggotanya yang mendaftar jadi pimpinan KPK.

8 Juli akan ada seleksi makalah yang diumumkan hasilnya tanggal 15 Juli. Berikutnya akan diadakan profile asessment tanggal 27-28 Juli. Dari rangkaian proses ini diharapkan karakter, kepribadian dan kompetensi masing-masing kandididat bisa melahirkan pimpinan yang kita idamkan. Berikutnya, tanggal 31 Agustus harapan Pansel seluruh proses seleksi pimpinan KPK ini selesai.

Pansel juga harus teliti dimana mungkin saja terjadi job seeker atau orang yang memang sungguh sesuai hati nuraninya ingin andil dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Kandidat yang mendaftar beragam. Ketika proses seleksi ini dilakukan, yang penting menyeleksi orang bukan institusinya.

4 (empat) poin ini kiranya menjadi penting dalam mencari sosok pimpinan KPK: Integritas, Kepemimpinan, Kompetensi, dan Independen.Saat srikandi Panitia Seleksi Pimpinan KPK ini terpilih, semua dari kami berharap akan ada perubahan, akan ada harapan baru karena pemimpin lembaga negara yang mendapat wewenang atribusi dari UU, untuk memberantas korupsi diseleksi oleh para perempuan hebat yang punya ide segar dan inovasi baru. 

Sebersih apapun tracking orang yang menjadi pimpinan KPK nanti, orang tersebut akan rawan dikriminalisasi. Pansel harus melakukan apa. Apakah Presiden bisa menjamin kendala hal tersebut?

KPK sering menangani kasus financial crime, contohnya lacakan KPK sudah sampai Virgin Island. Contohnya dalam kasus Hadi Purnomo. Dari kasus tersebut, sebut saja jaksa dalam kasus itu mendaftar capim KPK dan termasuk dalam 194 orang yang lolos.  Jaksa yang baik ini tidak mendapat restu jaksa agung. Kejahatan pajak termasuk kejahatan luar biasa, baiknya pelakunya, modusnya. Pra peradilan sekarang menjadi kendalanya. Alangkah lebih baik jika seluruh institusi bekerjasama dalam mencari pemimpin KPK kelak, tidak ada ego masing-masing institusi. Jika ada anggotanya yang baik dan mendaftar, institusi sebaiknya memberi 'restu'.

Pansel tidak melihat ‘restu’ institusi sebelumnya sebagai penilaian tapi benar-benar melihat dari kualitas individunya sendiri. Tes benar-benar harus objektif, pembuatan makalah, Profile Assesment, wawancara dan beberapa tahapan lain yang harus dilalui.

Berdasarkan laporan masyarakat, ada calon dari institusi Polri ada yang belum lapor LHKPN, mendaftar jadi komisioner KPK tapi tetap lolos. Pansel juga harus jeli dalam hal misalnya, polisi dengan gelar Kombes, kemudian punya banyak kekayaan tidak mungkin tidak  memiliki pekerjaan lain. Hal yang menjadi masuk akal apabila perwira polisi masih mengontrak rumah dan hidup sederhana. Itu yang harus menjadi tugas  untuk Pansel menelisik hal-hal demikian secara mendalam.


Perwakilan yang mendaftar beragam ada dari kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain, semuanya memiliki satu visi untuk memberantas korupsi di negeri ini, lewat mendaftar sebagai pansel KPK. Berdasarkan penelusuran masyarakat, ada yang pernah dipecat dari pekerjaan sebelumnya, ada yang pernah menjadi tersangka. Masyarakat harus jeli melihat hal tersebut demi menyaring dan menemukan calon terbaik.

Dukungan politik presiden juga menjadi hal penting. Presiden anti korupsi. Masyarakat percaya beliau jujur, namun banyak yang harus dihadapi. Jadikan pemilihan pemimpin KPK ini sebagai prioritas. Langkah tegas dukungan ini terlihat saat Presiden kita menolak perubahan UU KPK. Namun di sisi lain, parahnya, para pihak bersatu melawan KPK. Mengerikan. Misal saat kasus KPK-Polri dalam hal BG ditetapkan sebagai tersangka, kasusnya tidak hitam dan putih, ada yang mengatakan itu menyinggung korps Polri jadi mereka bersatu melawan KPK. Maka, pemimpin KPK harus pandai melihat situasi dan  konteks, Pemimpin KPK terpilih nantinya tidak cukup hanya berani saja tetapi juga bijak sehingga langkahnya tidak membunuh institusinya sendiri.

Apa yang bisa menjamin nanti tidak dipermasalahkan hukum? Kesalahan sangat wajar ada dalam diri mereka. Mungkin memang tidak semuanya sempurna, tapi kesalahan masa lalu yang sedikit serta berjiwa kenegarawan yang pantas terpilih.

Jangan sampai meloloskan orang-orang dengan pelanggaran. Hal yang dibutuhkan sekarang saat memimpin KPK, termasuk dalam integritas, baru pada tahap administrasi dan kapasitas: pengalaman hukum ekonomi, perbankan selama 15 tahun atau kemampuan bidang lain yang mendukung. Urusan integritas belum dilihat secara mendalam. Seleksi administrasi tidak otomatis langsung lolos. Pansel melihat apakah pekerjaan sebelumnya relevan dan cukup signifikan.

Ada lagi politisi yang mendaftar sebagai capim KPK. Tidak ada larangan akan hal tersebut. Kalau orang tersebut tidak menduduki posisi struktural politik tidak apa.

Tugas KPK  yaitu Penindakan. Koordinasi penegak hukum penting untuk dilakukan. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, monitoring. Semuanya dilakukan demi terciptanya pencegahan korupsi. Kemampuan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan perlu dan mungkin kita lihat hanya terkait dengan pengalaman polisi atau jaksa. Namun, tidak harus dari kelompok tersebut. Asalkan memenuhi kriteria tidak menjadi masalah.

Bu Betty Alisjahbana selaku jubir Pansel KPK menggarisbawahi juga bahwa fokus jangan hanya KPK semata. KPK penting namun lingkungan lain yang mendukungnya juga harus kondusif untuk mengembangkan KPK. Mungkin bisa dikatakan perlu pemimpin KPK yang memiliki bakat politik, karena jika tidak akan ‘sulit’ melalui situasi seperti yang terjadi di Indonesia. Tugas berat tentunya akan dihadapi, tidak hanya oleh capim KPK tapi juga kita semua, yang bercita-cita akan negara yang bebas dari korupsi. Maju terus dan semoga selalu ada jalan.

Memilih pimpinan KPK juga tidak cukup dengan modal keberanian tetapi integritas, kapasitas/kemampuan,  independensi dan kepemimpinan harus menyatu secara seimbang. Keberanian menjadi 1 poin dari beberapa penilaian.  Leadership jangan sampai lemah. KPK harus “membangun” baru institusi ini, punya ide dan inovasi baru dalam mencapai visi dan misinya. Maka, keberanian penting, namun leadership tidak kalah pentingnya.

Masyarakat bisa membantu dengan mendorong equal treatment bagi semua pendaftar. Semua yang punya kemampuan bisa jd pemimpin. Jangan sampai orang yang sebelumnya tidak punya posisi tertentu dihantam dalam tracking. Hal ini mungkin saja terjadi, semisal polisi, jaksa, melarang anak buahnya mendaftar.  Atasan bisa mengarahkan atau menekan bawahannya. Pansel harus bisa menjamin equal treatment, karena semua bisa saja dicari-cari kesalahannya.

Pentingnya civil society dalam tracking. Polisi kejaksaan belum dipercaya. Tantangan, aparat dapat dokumen sampe polsek, begitu juga dengan kejaksaan. Mereka memiliki cara paksa untuk dapatkan itu. Civil society tidak mendapat itu. Tracking sejauh itu mungkin tidak bisa tetapi mereka punya network. Kalau ada kepentingan politik, siapa teman politik mereka, kejaksaan atau polisi tidak tahu. Namun, masyarakat bisa melihat. Polisi, kejaksaan harus objektif dalam tracking. Situasi tegang dengan KPK harus dihindari. Kalau tidak, akan menyulitkan pansel.

Definisi anti korupsi sendiri seringkali belum satu dalam pemahaman. Parlemen atau elit lain, civil society, bisa memiliki perbedaan konsep. Aturan, SDM, hambatan, kewenangan KPK seringkali menjadi persoalan.  Disini peran Presiden untuk memikirkan bagaimana bisa menguatkan KPK. Tapi bukan berarti anti kritik, tentu masyarakat juga bantu dalam mengawasi kerja KPK. 

Pertimbangan Pansel harus mendalam dan objektif. ICW dan masyarakat lain akan sampaikan ke pansel mengenai catatan positif dan negatif pendaftar. Catatan jika pendaftar pernah membela koruptor tentu tidak akan diloloskan. Kinerja buruk dan tidak ada prestasi tentu jika langsung dicoret dari list. Capim diharapkan mampu untuk menangani kelanjutan kasus yang belum selesai.

Keberagaman gender akan mewarnai dalam pendaftaran ini. Tidak ada diskriminasi apapun jenis kelamin asalkan punya nilai positif mau melawan korupsi, mempunyai prestasi dan terobosan, keberanian, daya tahan, serta profesional dalam menegakkan hukum.

KPK punya kita semua, tidak hanya milik satu orang. Pimpinan KPK harus bisa memimpin, punya motivasi untuk membangun sistem penanganan kasus yang lebih baik. Tidak hanya bersih atau jujur. Pansel sudah melibatkan tokoh-tokoh agama: pimpinan muhamadiyah, NU, KWI, KPK, karena akan baik jika banyak yang mendukung, baik tokoh sipil, agama, pemred, lembaga pemerintah dan stakeholder lain: Polisi, BIN, KPK.

Berdasarkan informasi narasumber, kasus yang ditangani KPK turun dari sekitar 18  atau 19, menjadi 10. Bisa jadi karena pengaruh praperadilan atau hal lain. Pemimpin ke depan harus dapat meningkatkan itu. Pandai berpolitik, pandai melihat sesuatu, berani menghadapi penguasa, Proses seleksi sama untuk semua orang meskipun "orang besar" namun jika terjadi yang menyimpang jangan ragu utuk menindaknya.

Pelajaran yang sangat berharga dari para narasumber, membuka wawasan dan kehidupan lebih dalam lagi. Mari kita membantu Pansel dengan melaporkan jika ada sesuatu yang menyimpang di capimkpk.setneg.go.id Selamat berjuang Pansel KPK!