The best things happened unexpectedly.
Hal ini saya yakini benar adanya, tanpa pernah terbayang dalam benak pikiran akan menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau nomenklatur saat ini Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dalam menjalankan kedudukan dan perannya, ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa.
Kabar gembira ini terjadi pada awal bulan Desember 2017.
Puji Tuhan, saya diterima sebagai Analis Hukum, pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Singkat cerita, saya sungguh tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang ASN. Itulah jalan Tuhan, saya ikuti suara hati dan jalani sebaik mungkin, percaya pada rencana dan mukjizatNya selalu indah pada waktuNya.
Untuk memenuhi syarat lulus 100% sbg ASN, kami wajib mengikuti Diklatsar di Cibubur (selama 10 hari), dan Sukamandi (selama 33 hari), ditambah dengan jadwal off-campus sampai ujian akhir, sehingga kurang lebih 80 hari masanya.
Perasaan kala itu semangat, sedikit diuji dengan kesamaptaan dan bela negara (model semi militer ala Armabar): baris-berbaris, berguling-guling, latihan memadamkan api, membalikkan perahu, berenang di danau, merangkak, lari kencang, berendam di sungai berlumpur, menyebrang dengan tali, dll), berakhir di Sukamandi sangat manis saat kami semua lulus dengan memuaskan pada bulan Juni 2018.
Never give up, follow our heart, transform ourselves with passion!
Indonesia
sebagai Negara Maritim
Dalam tahun keempat masa Pemerintahan Presiden
Joko Widodo, mengingatkan kita kembali akan pesan dan komitmen beliau dalam
pidato kenegaraan pada Oktober 2014 silam, bahwa laut adalah masa depan bangsa.[1]
Kita telah terlalu lama memunggungi laut, samudera, selat, dan teluk. Saatnya
kita mengembalikan semuanya sehingga “Jaleveva Jayamahe” di laut justru kita
jaya, sebagai semboyan nenek moyang di masa lalu bisa kembali lagi membahana. Visi
Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, menjadi sebuah negara
maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi
positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan
kepentingan nasional.[2]
Ahli Sejarah Maritim dari Universitas
Indonesia, Prof. Adrian B. Lapian menulis “Indonesia bukan pulau-pulau
dikelilingi laut. Tetapi, laut ditaburi pulau-pulau.” Inilah arti “Archipelagic” yang sebenarnya, dari akar
kata “Arc” yaitu besar atau utama dan
“pelagos” artinya laut. Indonesia merupakan
negara kepulauan terbesar di dunia dan negara dengan garis pantai terpanjang
kedua di dunia setelah Kanada sepanjang 99.093 km[3].
Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tersebar dari Barat sampai ke Timur
Indonesia. Sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki bangsa kita begitu kaya
sehingga disebut sebagai negara Mega
Marine Biodiversity, berdasarkan data World
Resources Institute (WRI), 18% terumbu karang dunia ditemukan di Indonesia,
begitu juga dengan mangrove (20%) dan padang lamun (22%). Selain itu, Indonesia
merupakan negara kedua produser ikan terbanyak.[4]
Mengingat aset besar negara ini dari sektor kelautan dan perikanan,
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (“KKP”) menetapkan
sebuah visi yakni “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional”. Dalam mencapai
visinya, telah disusun 3 (tiga) pilar yang menjadi misi KKP, yaitu kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity). Menjaga kedaulatan negara, mengedepankan
keberlanjutan dalam mengelola sumber daya alam, dan mewujudkan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat merupakan langkah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim
Dunia.
Perwujudan visi dan misi tersebut tidak lepas
dari peran seorang aparatur Pemerintah yang cerdas dan berintegritas. Pegawai
Negeri Sipil/PNS (sekarang Aparatur Sipil Negara/ASN) adalah orang-orang yang
mendapat amanat dari rakyat serta memikul tanggung jawab untuk merumuskan dan
melaksanakan kebijakan serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas kebijakan
tersebut. Selangkah menuju menjadi seorang PNS, sebagai analis hukum Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kelautan dan Perikanan, saya terpanggil
untuk melakukan sebuah perubahan. Dengan menjadi bagian dari perubahan melalui
hal-hal sederhana, namun dilakukan dengan hati yang tulus, hasilnya akan
berbuah besar.
Maka, sebagai CPNS kita harus menjadi SDM yang
unggul, bergerak secara sinergis untuk visi dan misi bersama, kedaulatan,
keberlanjutan, dan kesejahteraan rakyat. John F. Kennedy pernah berkata “Jangan
tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi bertanyalah apa yang sudah
kamu berikan untuk negara”. Berikanlah sesuatu untuk negara melalui tugas pada
unit kerja secara konsisten, disiplin, bekerja cerdas dan cepat. Mari menjadi
bagian dari perubahan itu.
-ditulis +/-1 tahun pasca Diklatsar ASN KKP 2018
[1] Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko
Widodo telah menegaskan bahwa masa depan bangsa Indonesia ada di lautan, dan
hal ini dinyatakan dalam komitmennya pada pidato kenegaraan pada tanggal 20
Oktober 2014
[3] Data Badan Informasi Geospasial (BIG),
2013
Komentar
Posting Komentar