Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan

10 Maret 2016. Selamat ulang tahun yang ke-60 Pak Mas Achmad Santosa a.k.a Pak Ota, mentor, bos dan aktivis lingkungan favorit kita, dan pada tanggal tersebut beliau meluncurkan buku “Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan”. Kombinasi perjuangan biru, coklat, dan hijau di laut, tanah/darat, serta hutan, membuat kita lebih mengkontemplasikan diri kembali, apa yang sudah kita lakukan dengan lingkungan kita. Sentuhan manusiawi kita yang terkadang melukai lingkungan kita tanpa kita sadari.

Dibuka dengan tulisan “Greener Constitution: Solusi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan”, hasil diskusi Pak Ota dengan Prof. Dr. Jimly Asshidiqie.  Keberlanjutan Millenium Development Goals (MDG) melalui pemberlakuan Sustainable Development Goals (SDG), pak Ota menyebutkan dalam bukunya dokumen-dokumen politik pembangunan berkelanjutan di tingkat global merupakan reafirmasi (reaffirm) tentang pentingnya pengintegrasian elemen pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan daya dukung ekosistem dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat internasional, nasional dan regional untuk penyelamatan lingkungan hidup lintas generasi.

Dalam  tulisan “Era Baru Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia” merefleksikan bahwa izin-izin penangkapan ikan seringkali dikeluarkan tidak memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pencurian ikan oleh kapal asing tidak bisa ditolerir. Detterent effect harus sungguh membuat pencuri tersebut tidak berani lagi melakukan illegal fishing di wilayah kita. Penenggelaman kapal-kapal yang melakukan illegal fishing bukan pencitraan, itulah komitmen Indonesia yang sungguh ingin memberantas IUU Fishing sebagai kejahatan trans nasional.

“Sisi Kelam Perdagangan Orang di Usaha Perikanan”, artikel yang ditulis pak Ota bersama Pahrur Rozi, Pak Ota menjelaskan mengenai bahwa isu trafficking di dalam industri perikanan bukan hal yang tabu lagi, melibatkan tidak hanya WNI, tetapi juga negara tetanggga, warga negara Myanmar, Laos, Kamboja yang juga menjadi korban forced labour. Permen HAM yang telah diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan pada hari HAM internasional, 10 Desember 2015 yang lalu hendaknya bisa menjadi acuan bahwa ada nyawa, keringat, darah dan kehidupan manusia yang harus diperjuangkan dalam industri ini.

Human Rights Abuse Should Have no Place in Indonesia Seafood Industry!

“Potensi Penegakan Hukum Administrasi dalam Perlindungan Lingkungan Hidup”, “Membuka Akses Keadilan melalui Citizen Law Suit (CLS) di Indonesia”, artikel bernuansa “hijau”, bersumber dari pengalaman pak Ota dalam disertasinya dan sewaktu berjuang dalam menegakkan hukum lingkungan.

 “Climate Change: Law, Policies, and Liability in Indonesia”, “Indonesia REDD+: Beyond Carbon, More Than Just Forest”, “The Progress of Governing REDD+ in Indonesia”, artikel-artikel terkait tugas Pak Ota sewaktu membantu Prof. Kuntoro Mangkusbroto di UKP4.

Dari konstitusi yang terbangun, menegaskan diakuinya hak atas lingkungan hidup.  Alam pun butuh Hukum dan Keadilan. Keadilan tidak hanya dalam satu generasi melainkan generasi yang akan datang, tercermin dalam pembangunan berkelanjutan yang diperkenalan WCED "development that meets the needs the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs"

Hak gugat CLS tidak meminta ganti rugi, hanya meminta kebijakan atau tindakan pemerintah diubah. CLS sebagai hak warga negara, warga negara siapa saja, tidak mensyaratkan adanya kesamaan kerugian yang harus diderita seperti dalam gugatan class action. Siapapun memiliki hak untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka dan orang lain, terlebih bagi negara.

REDD fokus bagaimana dengan orang yang hidupnya bergantung pada hutan. Jangan sampai masyarakat lebih miskin dengan adanya REDD. Tidak hanya berpartisipasi tetapi ada benefit sharing, management dalam redd. Free prior inform consent persetujuan orang yang akan  mengambil SDA harus mendapat persetujuan dari orang sebelumnya, perhatikan akses terhadap keadilan bagi semua pihak salah satunya dengan hak gugat.

Membaca buku ini semakin ingin menjadi generasi muda yang terus berjuang untuk keadilan, terutama berjuang untuk agar dapat rakyat menikmati sumber daya alam dari negerinya sendiri.