Satgas Illegal Unreported Unregulated Fishing

Selamat bertugas Ketua Satgas Illegal Unreported Unregulated Fishing, Mas Achmad Santosa

Mas Achmad Santosa, Pak Ota kami menyapanya, ditunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai Ketua Satgas Pemberantasan Illegal Unreported Unregulated Fishing.

Salah satu kapal yang ditenggelamkan TNI AL

sumber gambar: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/12/08/ng9v2p-kpk-dan-ppatk-jadi-bagian-satgas-illegal-fishing

Saat ini kejahatan karena illegal fishing meningkat. Negara kehilangan jutaan trilliun pendapatan yang seharusnya bisa didapat dari hasil ikan negara kita.

 .

Mengutip dari detik.com, http://news.detik.com/read/2014/12/09/074728/2771497/10/ditunjuk-menteri-susi-jadi-ketua-satgas-pemberantasan-illegal-fishing-ini-janji-ota,
Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing memiliki sejumlah fungsi dan tugas yakni,

1. Melakukan perbaikan tata kelola perizinan

2. Pemantauan pelaksanaan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap untuk kapal asing

3. Verifikasi eks kapal asing

4. Memberikan informasi dan data pelanggaran hukum untuk disalurkan ke ranah penegakan hukum

5. Menghitung kerugian negara/perekonomian negara yang diakibatkan penyimpangan terhadap SIPI (surat izin penangkapan ikan) dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)

Selamat berjuang Pak Ota dan tim, Pak Ota selalu jadi panutan kami!

Siang harinya saya langsung membaca beberapa mengenai perizinan di bdiang perikanan. Berikut hasil bacaan singkatnya. 

SIUP, SIPI, dan SIKPI

1.1 Pengertian menurut UU 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. (Pasal 1 angka 16)

Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. (Pasal 1 angka 17)

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. (Pasal 1 angka 18)

1.2 Yang Wajib Memiliki

SIUP wajib dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan (penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan.) Pasal 26

SIPI wajib bagi:

a.  setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas (Pasal 27 ayat 1)

b.     setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI (Pasal 27 ayat 2)

SIKPI wajib bagi:

a.  Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 28 ayat 1)

b.     Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 28 ayat 2)

1.3 Moratorium SIUP, SIPI, dan SIKPI

Diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-Kp/2014 Tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia:

Menghentikan sementara perizinan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Penghentian sementara yang dimaksud yaitu:

a.       tidak dilakukan penerbitan izin baru bagi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);

b.      terhadap SIPI dan SIKPI yang telah habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan;

c.      bagi SIPI atau SIKPI yang masih berlaku dilakukan analisis dan evaluasi sampai dengan masa berlaku SIPI atau SIKPI berakhir; dan

d.      apabila berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghentian sementara berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2015. 

Mari membaca dan belajar lagi:)